Politik Uang Warnai Proses Pilkada Pamekasan

Pamekasan - Dugaan praktik politik uang dan penyebaran undangan ganda mewarnai proses politik memperebutkan jabatan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

 Praktik politik uang diduga terjadi di Desa Bangsareh, Kecamatan Batumarmar, yang dilakukan oleh Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Mat Lawi di tempat pemungutan suara (TPS) 11.

 "Si Mat Lawi ini memberikan uang kepada pemilih sebesar Rp15.000 per orang saat menyebarkan undangan kepada pemilih di sana," kata Ketua Panwascam Batumarmar, Fauzi, Selasa malam.

 Mat Lawi yang juga aparat desa itu membagi-bagikan uang dengan mangajak warga agar menggunakan hak pilihnya dan meminta masyarakat penerima uang itu mencoblos pasangan nomor 3, yakni Achmad Syafii-Kholil Asy'ari (Asri).

 Ada sebanyak 250 warga yang terdata menggunakan hak pilihnya di TPS 11 itu.

 Praktik bagi-bagi uang yang dilakukan Ketua KPPS di TPS 11 Desa Bangsareh, Kecamatan Batumarmar ini terungkap karena dari penerima uang itu, merupakan pendukung pasangan calon bupati KH Kholilurrahman dan wakilnya Masduki (Kompak).

 Karena itu, masyarakat pendukung Kompak lalu melaporkan praktik bagi-bagi uang yang dilakukan Ketua KPPS Mat Lawi itu kepada tim pemenangan Kompak di tingkat desa dan selanjutnya dilaporkan ke Panwascam Batumarmar.

 "Ada sebanyak 29 orang yang telah siap bersaksi atas praktik bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Ketua KPPS di TPS 11 Desa Bangsareh ini," kata Ketua Tim Pemenangan Kompak Pamekasan, Chairil Utama.

 Selain politik uang, bentuk penyimpangan lain yang terjadi di lapangan ialah penyebaran undangan ganda, seperti yang terjadi di Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan.

 Warga Desa Potoan Laok, Pamekasan, Madura, menerima dua undangan untuk menggunakan hak pilih di dua tempat pemungutan suara (TPS) berbeda.

 Warga Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan yang menerima dua undangan itu, antara lain Sukarni. Ia menerima undangan dari petugas penyelenggara pilkada di tingkat desa (PPS) untuk menggunakan hak pilih di dua TPS berbeda.

 "Satunya untuk TPS 2, sedangkan satu undangan lagi untuk TPS 3," kata Sukarni yang kelahiran Pamekasan pada 10 Desember 1974.

 Ia mengaku, dirinya menerima dua surat undangan untuk menggunakan hak pilihnya di dua TPS berbeda itu, Selasa (8/1) pagi, dari petugas panitia penyelenggara pemilu (PPS) Desa Potoan Laok. Hanya saja, nama yang digunakan dalam undangan itu berbeda antara undangan untuk TPS 2 dan TPS 3.

 "Yang satu bernama Sukarni, sedangkan satunya bernama Sukarni Rokasiwi," katanya menjelaskan.

 Sementara anggota PPS Desa Palengaan Laok Mat Ra'ie mengaku, memberikan dua undangan kepada Sukarni itu, karena sesuai dengan data yang telah tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pamekasan.

 "Saya hanya menjalankan tugas, menyerahkan undangan sesuai dengan nama yang tercantum dalam DPT," katanya menjelaskan.

 Sukarni sendiri merupakan satu dari puluhan warga di Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan yang menerima undangan lebih dari satu undangan.

 Warga lain di wilayah itu juga dilaporkan banyak yang menerima undangan ganda dengan cara menggunakan hak pilihnya di TPS berbeda.

 Sukarni sendiri tercatat sebagai pemilih dengan nomor urut pemilih 336 di TPS 3 dan ia merupakan warga Dusun Tengah Rt2 Rw3 Desa Potoan Laok, Kecamatan Palengaan, Pamekasan. 

 Ketua Panwaslu Pamekasan Zaini menyatakan, pihaknya memang telah menerima informasi adanya warga yang menerima dua surat undangan itu dari masyarakat dan telah memerintah panitia pengawas kecamatan (panwascam) meninjau secara langsung lokasi kejadian.

 "Saya sudah telepon petugas panwascam untuk mengecek secara langsung ke lapangan," kata Zaini menjelaskan.

 Ia juga membenarkan adanya dugaan praktik bagi-bagi uang yang dilakukan oleh petugas KPPS di Desa Bangsareh, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan, seperti yang disampaikan tim pemenangan pasangan KH Kholilurrahman-Masduki (Kompak).

Tingkatkan pengawasan

 Temuan adanya pelanggaran pilkada, seperti undangan ganda, dan praktik politik uang sebelum pelaksanaan pilkada ini, menjadi perhatian tersendiri petugas Panwaslu Kabupaten Pamekasan.

 Ketua Panwaslu Zaini, mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan upaya pengawasan di berbagai kecamatan dan desa serta menyediakan sistem informasi terbuka bagi masyarakat.

 "Sistem informasi terbuka yang saya maksudkan, agar jika ada masyarakat yang menemukan adanya indikasi praktik politik uang agar secepatnya diinformasikan kepada panitia pengawas lapangan (PPL)," kata Zaini.

 Menurut dia, khusus pada malam pemilihan, pihaknya meminta semua pengawas siaga, serta melakukan pengawasan berkeliling di wilayah kerjanya masing-masing.

 "Kami juga meminta Panwaslu melakukan piket malam dan tidur secara bergantian. Yang jelas, semua anggota panwas sudah kami instruksikan untuk bekerja optimal," kata Zaini.

 Praktik politik uang atau yang biasa dikenal dengan sebutan "serangan fajar" menurut Zaini, biasanya memang dilakukan menjelang detik-detik pemilihan, khususnya di malam pemilihan.

 "Makanya, kami meminta semua panitia pengawas baik di tingkat kecamatan dan desa agar lebih waspada agar pilkada ini berlangsung fair dan transparan," katanya.

 Kapolres Pamekasan AKBP Nanang Chadarusman memperkiraan, potensi konflik dalam pilkada Pamekasan sangat tinggi, mengingat kekuatan dua pasangan calon yang bersaing dalam pilkada itu terlihat berimbang antara Asri dengan pasangan Kompak.

 "Makanya di daerah-daerah rawan kita terjunkan personel khusus," kata Nanang menjelaskan.

 Polres Pamekasan, sendiri menerjunkan 2.048 personel guna mengamankan pelaksanaan pilkada pada 9 Januari 2013, gabungan dari unsur Polres, Polda Jatim dan TNI dari Kodim 0826 Pamekasan.

 "Mereka ini akan mengamankan 1.582 tempat pemungutan suara (TPS) se Kabupaten Pamekasan," katanya.

 Kapolres menjelaskan personel gabungan yang akan diterjunkan ini antara lain terdiri dari pasukan bantuan dari Brimob Polda Jatim sebanyak 853 personel, Polres Bangkalan sebanyak 100, dan Polres Sidoarjo sebanyak 58 personel.

 Lalu Polres Sumenep sebanyak 99 personel, Polrestabes Surabaya sebanyak 100 personel, Polres Gresik sebanyak 32 personel, Tanjung Perak 58 personel dan pasukan bantuan dari Polres Sampang sebanyak 50 personel.

 "Khusus untuk Polres Pamekasan, personel yang kami siapkan sebanyak 555 personel," kata Kapolres Nanang Chadarusman.

 Apel pengamanan pilkada digelar di halaman Mapolres Pamekasan dan dipimpin langsung oleh Kapolres Nanang Chadarusman, Selasa (8/1) pagi dan selanjutnya para petugas ini bergerak menuju masing-masing desa di 13 kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

 Dalam kesempatan itu, Kapolres meminta agar personel yang bertugas pengamanan pilkada kali ini bersikap netral, mengayomi semua pasangan calon.

 Pilkada di Kabupaten Pamekasan digelar pada 9 Januari 2013, sesuai dengan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU).

 Sebanyak tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati mendaftar sebagai calon dalam pilkada itu. Masing-masing pasangan Al Anwari-Kholil (Ahok) dengan nomor urut 1, KH Kholilurrahman-Masduki (Kompak) dengan nomor urut 2 dan pasangan Achmad Syafii-Kholil Asy'ari (Asri) dengan nomor urut 3.

 Warga Pamekasan yang berhak menggunakan hak pilihnya pada pilkada kali ini sesuai dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 642.808 orang dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 309.954 orang dan perempuan 332.854 orang.

 Para pemilih ini akan menyalurkan hak pilihnya di 1.582 tempat pemungutan suara (TPS) pada 178 desa dan 11 kelurahan yang tersebar di 13 kecamatan.

 Namun, sangat disayangkan pesta demokrasi itu diwarnai tindak pidana penyuapan, dan penggelembungan jumlah pemilih. 

(Sumber: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/102260/politik-uang-warnai-proses-pilkada-pamekasan).