Langsung ke konten utama

Pentingnya Persatuan Umat di Mata Yusril

Pamekasan (Antara Jatim) - Ancaman disintegrasi bangsa dan perpecahan antarsesama umat Islam, serta kelompok aliran beragama di Indonesia yang pernah terjadi di negeri ini salah satunya karena kurangnya sikap mengalah, untuk kepentingan persatuan dan keutuhan umat.

"Ancaman perpecahan umat ini, sudah pernah terjadi dan terekam dalam sejarah Islam, dan oleh karenanya tugas kita adalah memelihara agar bangsa ini bersatu, dan kompak," kata Pakar Hukum Tata Negara Prof Dr Yusril Ihza Mahendra di Pamekasan, Minggu.

Saat menyampaikan orasi politik bertema "Merajud Ukhuwah, Melawan Ketidakadilan, serta Meraih Kemenangan Menuju Indonesia Gemilang" Yusril menceritakan, apa yang pernah dilakukan dirinya dalam dunia politik pada masa awal reformasi dengan tujuan agar tetap menjaga keutuhan umat Islam, saat ia baru mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB) dan masih menjabat sebagai ketua umum partai itu.

Di hadapan ribuan santri, ulama dan tokoh masyarakat Madura yang hadir saat itu, pria kelahiran Lalang, Manggar, Belitung Timur, 5 Februari 1956 ini menuturkan, gagasan mendirikan PBB sebenarnya untuk melanjutkan perjuangan tokoh-tokoh Islam yang dikenal idealis dalam memperjuangkan penyebaran nilai-nilai ke-Islam-an, melalui partai politik Masyumi sebelum menjadi partai terlarang di era Orde Lama.

Saat Masyumi berdiri, anggotanya hanya tiga, yakni ormas Muhammadiyah, NU (Nahdlatul Ulama), dan PUI (Partai Umat Islam). Belakangan bergabung juga ormas Islam lainnya, seperti Al-Irsyad.

Ketua pertama Masyumi adalah KH Hasyim Asy'ari. Tokoh ini sempat mengeluarkan fatwa jihad dan fatwa itu atas nama sebagai Ketua Umum Masyumi. Lalu, diganti KH Wahab Hasbullah, DR Sukiman, Muhammad Natsir dan yang adalah Prawoto Mangkusasmito.

Memang, kata Yusril, pada tahun 1952, NU sempat keluar dari Masyumi membangun partai sendiri. Tapi perjuangan mereka tetap searah, hanya berbeda partai politik, yakni menyebarkan nilai-nilai Islam melalui gerakan politik.

"Saya memahami betul sejarah itu," katanya.

Cerita Yusril tentang Masyumi ini menunjukkan bahwa, kekompakan antarsesama partai dalam satu tujuan yang sama, yakni menyebarkan nilai-nilai Islam adalah hal yang penting. Bahkan dalam kesempatan itu, mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), menegaskan, bahwa persoalan perbedaan pendapan dalam pehaman Islam agar tidak terlalu dipersoalkan.

"Kakek saya seorang ulama yang sangat konservatif. Beliau sebenarnya seorang pangeran. Tapi kakek tak mau menjadi Sultan dan memilih menjadi ulama," katanya.

Huruf latin saja, menurut kakek hukumnya haram, dan listrik bid'ah. Tidak ada satu gambarpun di rumah, kesuali gambar burak dan sultan Turki. Karena itu saya terlibat dalam gerakan Islam ini.

Saya pelajari sejarah persatuan dan sejarah perpecahan diantara umat Islam, hingga akhirnya membentuk partai Partai Bulan Bintang (PBB). Yakni sebuah partai politik Indonesia yang berasaskan Islam, berdiri pada tanggal 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar Kemayoran Baru, Jakarta.

PBB menjadi peserta pemilu dan telah mengikuti Pemilu pada tahun 1999, 2004 dan Pemilu tahun 2009.

Pada Pemilu 1999, PBB mampu meraih dukungan 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen dan meraih 13 kursi DPR RI. Pada Pemilu legislatif 2004, partai ini mampu meraih dukungan 2.970.487 suara atau 2,62 persen dengan jumlah perwakilan sebanyak 11 kursi di DPR.

Pada pemilu 2009, PBB memeroleh suara sekitar 1,8 juta yang setara dengan 1,7 persen dengan system parliamentary threshold 2,5 persen sehingga berakibat hilangnya wakil PBB di DPR RI, meski di beberapa daerah pemilihan beberapa calon anggota DPR RI yang diajukan mendapatkan dukungan suara rakyat dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Anggota DPR RI.

Namun PBB masih memiliki sekitar 400 Anggota DPRD baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Mundur Untur Persatuan
 Pada Tahun 1999 saat pemilihan presiden yang saat itu masih digelar oleh legislatif, Yusril selaku ketua umum partai itu, mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden.

"Saya mendaftar pukul 6.30 WIB, saya tunggu hingga jam 8 belum ada yang mendaftar. Jam delapan lewat, mendaftar 2 orang lagi yakni Gusdur dan Megawati," katanya menuturkan.

Belakangan, diketahui bahwa dirinya satu-satunya bakal calon yang lengkap administrasinya. Seperti persyaratan kelakuan baik, kesehatan, tidak terlibat perkara oleh Mahkamah Agung (MA).

Amin Rais selaku ketua MPR ketika itu, akhirnya menetapkan bakal calon Presiden yang akan dipilih oleh anggota DPR RI sebanyak tiga orang, yakni Yusril Ihza Mahendra, Megawati Soekarno Putri dan KH Abdurrahman Wahid alias Gusdur.

Hasil perhitungan dukungan suara sementara pada Yusril ketika itu sebanyak 232 suara Megawati 304 suara dan Gusdur mendapatkan dukungan sebanyak 185 suara.

"Jika saya ngotot maju pada pilihan pertama, maka Gusdur kalah," terang Yusril.

Jika Gusdur kalah massa Gusdur akan jadir rebutan. Tapi demi untuk menjaga persatuan, dan kekompakan umat Islam, dirinya akhirnya mengalah dan mengundurkan diri dalam pidato singkat selama sekitar 3 menit.

"Saya mengundurkan diri demi menjaga persatuan, dan memberikan kesempatan kepada Abdurrahman Wahib untuk menjaga perstauan Umat Islam," ucap Yusril menirutan pidato yang pernah disampaikan di hadapan anggota DPR RI ketika itu.

Kebijakan mengundurkan diri Yusril dari pencalonan presiden ketika itu, memang tidak disetujui semua kalangan, termasuk partai politik yang mendukung dirinya, yakni Golkar yang saat itu dipimpin oleh BJ Habibie.

Namun, karena mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini mampu menjelaskan secara rasional dan atas pertimbangan yang keutuhan umat, maka, Habibie akhirnya menerimanya.

Dua hari setelah pemilihan presiden dan Gusdur terpilih menjadi Presiden RI kemudian, Yusril kemudian mendatangi Gusdur. Ketika itu, ia bertemu dengan rombongan Kiai Langitan, antara lain Alm KH Abdullah Faqih.

Rombongan Kiai dan beberapa warga NU itu sempat menyampaikan terima kasih, karena telah rela mundur sebagai bakal calon Presiden dengan memberikan kesempatan kepada KH Abdurrahman Wahid alias Gusdur.

"Saat itu juga saya katanya. Mulai hari ini janganlah ada lagi pebedaan diantara kita. Kalau dulu mungkin karena rebutan jabatan kursi menteri agama, tapi sekarang saya ganti dengan kursi presiden," kata Yusril disambut tepuk tangan hadirin yang datang dalam acara silaturrahim ulama se-Madura di gedung Islamic Centre, Pamekasan itu.

Ketua Umum Poros Pemuda Indonesia (PPI) Muhlis Ali menilai, tindakan yang dilakukan Yusril mengundurkan diri dari pencalonan presiden pada pemilih presiden 1999 itu, merupakan tindakan yang patut diteladani semua pihak dan merupakan pelajaran yang sangat berharga.

"Sebab menurut fakta yang terjadi saat ini ancaman perpecahan sudah terjadi dimana-mana, baik di organisasi keagamaan, sosial, maupun partai politik sekalipun," katanya menjelaskan.

Padahal, sikap mengalah untuk kepentingan persatuan dan kesatuan umat, semestinya terus dikembang, karena menurut dia, sejatinya bibit disintegrasi bangsa ini adalah kurangnya sikap mau mengalahkan untuk kepentingan yang lebih besar. (*)

(Sumber: http://www.antarajatim.com/lihat/berita/111384/pentingnya-persatuan-umat-di-mata-yusril)


Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mencari Jalan Tengah Mengatasi Peredaran "Rokok Durno" di Madura

PAMEKASAN -  Peredaran rokok ilegal akhir-akhir ini semakin marak, menyebar di berbagai wilayah di negeri ini, tak terkecuali di empat kabupaten di Pulau Madura, Jawa Timur; Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Rokok tanpa pita cukai atau yang dikenal oleh masyarakat Madura dengan sebutan  rokok durno  itu menunjukkan volume peredaran yang cenderung meningkat secara fantastis. Harga yang jauh lebih murah dengan rasa dan aroma yang tidak kalah dari rokok legal menjadi pertimbangan khusus bagi para perokok. Ratusan merk rokok yang tidak dilekati pita cukai ini banyak terpajang di berbagai toko kelontong, pasar tradisional, hingga di warung-warung kopi pedesaan dengan harga jual yang jauh lebih murah dibanding rokok bercukai, yakni antara Rp8 ribu hingga hingga Rp15 ribu. Para produsen nampaknya juga telah memahami sasaran dan kebutuhan pembeli, sehingga banyak di antara mereka memproduksi rokok menyerupai merek yang telah dikenal luas di masyarakat. Di berbagai acara...

Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah Kembangkan Usaha Mikro

Pamekasan - Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi sangat dibutuhkan, terutama dalam menyukseskan pengembangan kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyatakan sinergi dalam artian terlaksana program yang saling membantu dan menguntungkan, akan mempercepat terwujudnya pelaku usaha yang kreatif dan memiliki kemampuan memadai, di samping akan bisa membangun akses jaringan yang lebih luas. Hakikat dari pertumbuhan ekonomi, menurut dia, apabila jaringan usaha semakin luas, kemampuan atau sumber daya manusia (SDM) memadai, dan kemampuan melakukan inovasi produk usaha yang terus menerus atau berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal itu, akses jaringan harus diperluas, di samping penting pula untuk memahami kebutuhan pasar dan membuka akses pasar baru dengan mempertimbangkan kebutuhan di daerah lain, baik tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional atau global. "Di sinilah pentingnya adanya sinergi...

Menyambut Pemilu Berkualitas Melalui Pengawasan Partisipatif

Pamekasan - Pemilu serentak di Indonesia sebentar lagi akan digelar, yakni pada 17 April 2019, sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Warga Indonesia akan melakukan lima jenis pemilihan, yakni pemilihan calon anggota DPRD kabupaten/kota, memilih calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, lalu calon anggota DPR RI, serta calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh institusi penyelenggara pemilu, baik di tingkat pusat, yakni KPU RI, ataupun penyelenggara di tingkat provinsi oleh KPU Provinsi, hingga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, yakni oleh KPU kabupaten/kota. Sosialisasi tentang teknik penyelenggaran, berikut para calon yang akan bersaing memperebutkan dukungan masyarakat pada pesta demokrasi yang akan digelar dalam waktu dekat ini, juga mulai dilakukan. Tidak hanya melalui media massa, sosialisasi juga digelar pada kelompok atau basis...