Pamekasan (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur mengaku belum mengetahui Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah karena dinilai menghambat investasi dan telah dicabut oleh Menteri Dalam Negeri.
"Soalnya sampai saat ini, kami belum menerima pemberitahuan, perda apa saja yang dinilai bermasalah itu. Makanya kami masih menunggu pemberitahuan tertulis dari pemerintah pusat, melalui Pemprov Jawa Timur," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Pamekasan Alwi kepada Antara di Pamekasan, Sabtu.
Alwi mengemukakan hal ini, menanggapi keterangan pers Bagian Hukum Pemprov Jatim yang menyebut bahwa Kabupaten Pamekasan termasuk salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki Perda bermasalah.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah telah membatalkan 3.143 perda bermasalah yang dianggap menghambat kapasitas nasional dalam persaingan internasional.
Perda tersebut dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperpanjang jalur birokrasi, menghambat proses perizinan dan investasi, serta menghambat kemudahan berusaha.
"Setahu saya, perda yang dianggap bermasalah sejak dulu di Pamekasan, bukan yang berkaitan dengan investasi, akan tetapi berkaitan dengan agama," katanya.
Perda dimaksud adalah Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol.
Parda ini termasuk dari 92 perda yang menjadi cacatan pemerintah pusat sejak 2010.
Di Jawa Timur, ada tiga kabupaten yang dinilai memiliki perda bermasalah, yakni yakni Kabupaten Pamekasan, Jember dan Kabupaten Gresik.
Dua perda lainnya, yakni dari Jember, Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Pelacuran, dan dari Kabupaten Gresik Perda Nomor 7 Tahun 2002 tentang Larangan Praktik Prostitusi.
"Meski Perda Nomor 18 Tahun 2001 ini sempat dipermasalah pada 2010, akan tetapi perda itu tidak dicabut, dan perdanya jelas, tidak berkaitan dengan investasi," katanya, menambahkan.
Jika sambung Alwi, di Pamekasan memang ada perda yang dianggap bermasalah, dan termasuk dari 3.143 perda yang dibatalkan Menteri Dalam Negeri, pihaknya mentaati keputusan itu. Namun demikian, pemkab perlu berkoordinasi dengan lembaga legislatif.
"Karena perda itu kan merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, juga berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat," kata Alwi menjelaskan. (
Sumber: AntaraJatim.Com, 18 Juni 2016)
Arsip Beritaku Lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Pemkab Pamekasan Belum Ketahui Perda Dianggap Bermasalah"
Posting Komentar